TPI Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Dan HAM RI Lakukan Verifikasi Lapangan Di Rutan Kudus

Kudus – Kamis (16/05) Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia melakukan verifikasi lapangan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kudus. Kunjungan ini merupakan bagian dari proses evaluasi untuk menilai kesiapan Rutan Kelas IIB Kudus dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Kepala Rutan Kudus, Solichin menyambut langsung kedatangan tim penilai. Dalam sambutannya, Solichin menekankan komitmen Rutan Kudus untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan transparansi dalam setiap proses administrasi.

Baca juga: Peringati Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2022, Bapas Kelas II Nusakambangan dan Polsek Nusakambangan Laksanakan Upacara Bersama

"Kami berupaya keras untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan selalu mengutamakan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, " ujar Solihcin. 

Selama verifikasi lapangan, TPI melakukan penilaian terhadap berbagai aspek, mulai dari transparansi anggaran, akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, hingga inovasi-inovasi yang telah diterapkan untuk mencegah praktik korupsi di Rutan Kudus. Tim penilai juga berdialog dengan pegawai dan penghuni rutan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi program anti-korupsi di tempat tersebut.

Baca juga: Pejabat Struktural Beserta Jajarannya Ikuti Doa Bersama Sukseskan KTT G20

Ketua Tim TPI Itjen Kumham RI, Fandy menyatakan bahwa verifikasi ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa setiap instansi di bawah Kemenkumham memiliki integritas tinggi dan memberikan pelayanan yang maksimal.

"Predikat WBK bukan hanya sekedar penghargaan, tetapi juga cerminan dari komitmen kami untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan, " ungkapnya. 

Baca juga: Perkuat Tusi dan Efektivitas Kinerja, Humas Lapas Karanganyar Gelar Rapat Evaluasi Bulanan

Rutan Kudus telah melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan layanan dan mencegah korupsi, antara lain dengan penerapan sistem manajemen berbasis elektronik serta program-program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Upaya-upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya predikat WBK yang diidamkan.

Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan bagian dari program Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat integritas di lingkungan pemerintahan. Rutan Kudus memiliki target untuk mendapat predikat WBK tahun 2024 dan dapat menjadi contoh bagi instansi lain dalam menjalankan tata kelola yang baik dan berintegritas.

Baca juga: Fasilitasi Upaya Hukum, Lapas Karanganyar Video Call dengan Penasehat Hukum Warga Binaan Asing

Verifikasi lapangan oleh TPI ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penilaian. Hasil dari verifikasi ini akan menjadi dasar bagi penentuan apakah Rutan Kudus layak mendapatkan predikat WBK. Hasil penilaian ini diharapkan dapat diumumkan dalam beberapa bulan ke depan.