Tiga WNA Pemohon Kewarganegaraan Diverifikasi Kanwil Kemenkumham Jateng

Semarang - Di ruang Bima Kantor Wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melakukan uji wawancara kepada 3 (tiga) Calon Pewarganegaraan Indonesia , Rabu (13/03).

Langkah ini merupakan bagian dari pemberian layanan Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia yang diajukan oleh Warga Negara Asing.

Baca juga: Plt Kalapas Purwokerto Hadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Administrasi Serta Fungsional di Lingkungan Kemenkumham Jateng

Dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto, memimpin sekaligus membuka kegiatan.

Perwakilan dari Polda Jawa Tengah, Perwakilan dari Dinpermadesdukcapil Provinsi Jateng, Pewakilan Kanwil Kemenag Jateng, Perwakilan dari Kanwil DJP Jateng, serta Dinkes Provinsi Jateng hadir sebagai pewawancara. 

Baca juga: Fasilitasi Upaya Hukum, Lapas Karanganyar Video Call dengan Penasehat Hukum Warga Binaan Asing

Ka Chi Yeung WNA berkewarganegaraan Hongkong, Mirna Unisia Purwanto WNA berkewarganegaraan Inggris, dan Yasmeen Abdullah WNA berkewarganegaraan Yaman adalah 3 pemohon pewarganegaraan. 

Dalam pelaksanaannya, pemohon diajukan pertanyaan dengan metode wawancara berupa pemahaman Pancasila, Presiden, sejarah Indonesia serta Bendera Merah Putih. 

Baca juga: Plt. Kalapas Karanganyar Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Untuk menilai pemohon dapat berbahasa Indonesia dengan baik seluruh proses wawancara ini menggunakan bahasa Indonesia.

Proses wawancara ini nantinya menjadi dasar penilaian proses pewarganegaraan kata Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan. 

Baca juga: PT KDP Lecehkan Hukum Adat Dayak, Ingkit Djaper: Kita Siap Lakulan Hinting Pali dan Geruduk PBS Tersebut

“Wawancara ini untuk mengetahui latar belakang pemohon dan diharapkan orang tersebut bisa berkontribusi bagi Indonesia dan tidak menyumbangkan masalah bagi negara, ” ujar Anggiat menjelaskan.

Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM Agustinus Yosi, Kepala Sub Bidang Administrasi Hukum Umum Widya Pratiwi, serta Kepala Sub Bidang Perizinan Keimigrasian Mohamad Sungeb turut hadir dalam kesempatan tersebut. 

Baca juga: BNPT RI dan FAMII Bahas Startegi Pencegahan Radikalisme dan Torisme di Indonesia

Sebagai informasi, Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui proses pewarganegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. 

Pada pasal 8, disebutkan bahwa Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan, salah satunya wawancara ini.